NASIONALNEWS.id LAMONGAN – Program ketahanan pangan yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi desa, menjadi sorotan warga atas penggunaan Dana Desa Kebalandono Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kejanggalan program pengadaan sapi dari Dana Desa (DD) tahun 2025 kini hanya menyisakan kandang kosong.
Dari tahun 2025 hingga awal bulan April 2026 masyarakat tak melihat wujud nyata dari program tersebut. Sapi yang dijanjikan tak kunjung datang, sementara waktu terus berjalan. Kandang sapi yang sudah dibuat tidak berfungsi, memantik kecurigaan masyarakat atas penggunaan anggaran dana desa dan lemahnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kegelisahannya. Ia menilai program ini seperti berjalan tanpa arah, meski anggaran sudah digelontorkan sejak tahun 2025 dana desa desa itu uang rakyat.
“Program ketahanan pangan nasional anggaran dana desa 2025 berupa sapi di desa saya masih kosong. Besok sudah masuk bulan April 2026, belum juga terealisasi,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Situasi ini bukan sekadar keterlambatan, melainkan sinyal kuat adanya persoalan serius dari penggunaan dana desa 2025, baik dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pengawasan anggaran desa. Terlebih.
“Program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam ketahanan ekonomi dan pangan yang harus direalisasikan Pemerintah Desa Kebalandono,” tutupnya.
Sekretaris Desa Kebalandono, Rindi meltmr tanggung jawabnya dan menyebut program tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Itu tanggung jawab BUMDes. Anggaran Rp200 juta dikurangi Rp87 juta menjadi Rp113 juta, digunakan untuk kandang dan pembelian tiga ekor sapi dari Dana Desa 2025,” jelasnya.
Faktanya hingga kini, belum ada satu pun tenaga yang ditunjuk untuk merawat ternak, kata Rindi, program yang sudah berjalan belum ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran tahun 2025 disebut belum rampung.
“Dari BUMDes, belum ada yang mengurusi ternak. LPJ juga masih belum,” tambah Rindi.
Di sisi lain, Ketua BUMDes Kebalandono, Anisul mengakui bahwa program ketahanan pangan tersendat karena belum mampu mengelola lantaran belum ada sumberdaya manusia yang akan mengurus sapi tersebut.
“Baru kandang yang dibuat. Sapi belum dibeli karena belum ada yang ngurus. Uang masih di rekening BUMDes,” kelitnya.
Pernyataan itu langsung ditanggapi warga, bahwa itu mempertegas ketidakmampuan yang memicu keganjilan, bagaimana mungkin anggaran ratusan juta rupiah bisa dicairkan tanpa kesiapan teknis dan SDM atau indikasi penyalahgunaan anggaran dana desa.
“Ini bukan sekadar kelalaian penggunaan dana desa, melainkan lemahnya tata kelola yang berpotensi merugikan masyarakat. Kandang kosong di Desa Kebalandono kini menjadi simbol kegagalan, bukan hanya program, tetapi juga sistem pengawasan Dana desa yang seharusnya menjadi solusi, justru berisiko berubah menjadi sumber persoalan baru,” tuturnya.
Masyarakat meminta langkah tegas dari Pemerintah khususnya inspektorat Kabupaten Lamongan untuk turun tangan mengaudit menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar runtuh dan apabila ada penyelewengan kami minta pihak Kejaksaan Negeri Lamongan bertindak tegas,” harapnya.
Ditambahkannya, bahwa kasus ini menjadi alarm keras adanya kejanggalan tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat.
“Program sebesar apa pun hanya akan berakhir sebagai proyek yang mangkrak, sebelum sempat memberi manfaat,” pungkasnya. (SHOLIC)
