NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan akan terus mengkritisi lembaga kepolisian jika institusi tersebut melakukan hal yang tidak patut. Hal tersebut disampaikan saat perayaan Hari Ulang Tahunnya yang ke 57 di Sekretariat IPW, Jalan Daksinapati Raya No.6 A Jakarta, Kamis (13/4/2023) malam.
Sugeng menyampaikan, IPW, akan mengkritisi kepolisian bila ada hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh institusi penegakan hukum tersebut, sebaliknya akan mengapresiasi bila berpihak kepada kepentingan negara dan rakyat.
“Karena IPW ingin polisi menjadi abdi negara, penegak hukum yang profesional, bukan abdi cukong, maka IPW menurutnya bersikap kritis, tetapi bisa selalu memberikan apresiasi terhadap perbuatan polisi yang membuat senang,” kata Sugeng.
Sugeng juga mengapresiasi sebuah kejadian di kepolisian daerah, di mana seorang anggota polisi berambut gondrong yang membuka sel agar seorang tahanan lelaki bisa memeluk anaknya.
“Itu perbuatan kecil, tapi tergerak dari hati dan perasaan manusia. Itu tindakan humanis yang patut kita apresiasi,” ujar Sugeng.
Banyak kasus yang membuat Polri drop karena kasus Sambo, Teddy Minahasa dan peristiwa Kanjuruhan yang membuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian merosot sampai 54 persen, namun sekarang sudah naik sekitar 70 persen.
“Itu menurut saya sebuah pencapaian yang harus diapresiasi. Tetapi catatan IPW tetap kritis, tidak boleh pencapaian itu melalui kegiatan-kegiatan gimmick. Tetapi harus diwujudkan dalam pelayanannya. Menjadi penegak hukum yang profesional, berpihak pada kebenaran dan keadilan, melindungi masyarakat banyak. Tidak kemudian ketika ada pernyataan presiden, bahwa investasi harus diback-up. Ini bisa dimaknai salah, ketika dalam kasus-kasus yang terkait dengan sumberdaya alam, sengketa agraria, polisi berada di belakang pengusaha untuk berhadap-hadapan dengan rakyat. Tidak boleh dimaknai seperti itu,” paparnya.
Sugeng berharap pengusaha harus taat hukum. Ketika membebaskan lahan, harus memberi ganti untung kepada masyarakat, bukan dirampok.
Ia mengambil contoh kejadian di wilayah kerja Polda Kalsel. Seorang lelaki lansia bernama Rubiyansyah yang dibunuh oleh preman. Sugeng menduga, preman ini suruhan pengusaha.
“Polisi harus membongkar kasus ini, dan menangkap aktor intelektualnya. Dalam banyak kasus, IPW menemukan banyak oknum polisi yang menjadi backing pengusaha, yang berkecenderungan melanggar hukum,” ucapnya.
Menurutnya, polisi harus meluruskan, supaya citra polisi tidak hanya dibangun melalui kegiatan gimmick, tetapi melalui kerja nyata. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu beberapa Polda memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini pasti dana non budgeter, karena tidak ada pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, kecuali melalui Kementerian Sosial.
“Ada yang bertanya, apakah ini boleh? Saya katakan boleh pengusaha memberi bantuan kepada polisi, tetapi tidak boleh mengikat, dan polisi harus imparsial,” jelasnya
Catatan IPW, saat ini Polri membangun markas Brimob di PIK 2, di atas tanah 4,8 ha hibah dari PT Agung Sedayu. Ini boleh enggak? Boleh! Ini dukungan pengusaha kepada Polri. Tetapi yang harus Polri harus lakukan adalah, tetap imparsial sebagai penegak hukum. Karena IPW juga mendapat pengaduan dari masyarakat, terkait pembebasan-pembebasan lahan dari pihak tertentu, yang kemudian dijual kepada Agung Sedayu, dijual karena pembebasannya bermasalah. Agar jangan sumbangan yang diberikan ini tidak clear and clean.
“Jadi itulah keberadaan IPW, akan tetap kritis. Kepada pimpinan Polri, percayalah IPW akan tetap adil, akan tetap memberikan kritik yang berargumentasi. Ada yang bertanya, IPW ini independen apa tidak? Ya independen! Tapi soal keberpihakan berbeda. Kami berpihak kepada korban, kami berpihak pada yang dizolimi, kami berpihak pada yang disingkirkan. Itu sudah harga mati!” tegas Ketua IPW mengakhiri orasinya.
Sementara anggota Kompolnas, Albertus Wahyurudanto yang hadir dalam HUT Ketua IPW mengatakan siap bekerjasama dengan IPW, untuk membangun institusi kepolisian menjadi baik.
“Kompolnas memang lembaga negara yang mengawasi Polri. Sementara IPW adalah Ormas yang atau LSM yang mengawasi Polri dari sisi publik. Saya kira harus ada keterpaduan. Kami difasilitasi oleh negara, IPW oleh publik. Ini harus ketemu, karena ada yang bisa Kompolnas lalukan tetapi IPW tidak bisa, sebaliknya ada yang bisa IPW lakukan, Kompolnas tidak bisa. Kita harus saling support. Jadi ini yang menjadi penting, karena kita sama-sama menginginkan Polri menjadi baik,” paparnya.
(Budi Beler)
