NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan pada Senin (1/12/2025).
“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan. Pertama, di akhir tahun tidak ada libur, kantor tetap buka, Sabtu-Minggu masuk selama bulan ini, termasuk Natal, buka pelayanan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
“Kedua, kita berlakukan sistem first in, first out, jadi dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu.”
Pembukaan layanan pada akhir pekan dan masa libur Natal dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang tinggi.
“Siapa tahu saat orang berkumpul dengan keluarga, ada yang membutuhkan layanan pertanahan. Dengan layanan yang tetap berjalan, backlog yang ada bisa kita selesaikan,” ucapnya.
Penerapan sistem first in, first out, memastikan tidak terjadi pengutamaan dokumen baru.
Layanan pertanahan juga dinilai dapat berjalan transparan dan lebih adil sesuai waktu masuk dokumen.
Langkah ini sekaligus mencegah praktik percepatan layanan tertentu tanpa menyelesaikan tunggakan lama.
“Kita lihat nanti kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih menumpuk, akan kita perpanjang,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan para Direktur Jenderal (Dirjen) yang hadir langsung mengikuti Rapim ini diinstruksikan Nusron Wahid melakukan evaluasi berkala selama masa penerapan kebijakan khusus ini.
Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penentuan apakah kebijakan perlu diperpanjang sesuai kondisi lapangan.
“Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat, pasti, dan transparan,” ucapnya.
“Kementerian siap bekerja ekstra, termasuk pada akhir pekan, demi memastikan seluruh hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi secara optimal menjelang akhir tahun.”
Dalam Rapim penghujung tahun ini, hadir langsung Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia.
