Penguatan Kapasitas, Dispermades Provinsi Jateng Gelar Pelatihan Serentak

oleh -
img 20211030 wa0049

NASIONALNEWS.ID, BANYUMAS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan serentak dengan tema Penguatan Kapasitas BUMdes di berbagai Kabupaten Kota Provinsi se-Jawa Tengah pada Jumat (29/10/2021).

Salah satunya di Kabupaten Banyumas yang dimulai pada tanggal 29 s/d 30 Oktober berjumlah 60 peserta personil Bumdes, yang terbagi di dua tempat, yaitu, di hotel Surya Yudha dan hotel Meotel jl. Soeparno Selatan No.1.

“Sudah menjadi tekad Pemerintah Pusat sebagai eksekutif meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin karena Aspirasi dari bawah,” tegas Abdul Aziz Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari fraksi PPP

Aziz juga mendukung dengan dibentuknya Badan Hukum milik desa, guna mempermudah usaha dari akses Perbankan.

“Kita sebagai legislatif sangat mendukung dengan adanya BUMDesa menjadi Badan Hukum karena akan mempermudah BUMDesa menjalankan usahanya kini bisa mengakses Perbankan, bantuan dari pemerintah juga bisa langsung masuk ke rekening BUMDes,” jelasnya.

Aziz juga menegaskan, dirinya di komisi E pada tahun 2018 bersama gubernur juga megeluarkan putusan, menganggarkan 100 milyard untuk seratus desa dalam satu tahun.

“Besaranya 1 milyard perdesa guna mengembangkan desa wisata menghidupkan ekonomi desa, namun di tahun itu hanya 5 desa saja yang muncul, maka masing-masing diberikan 2 milyard. Dan sekarang diubah lagi pelaksanaanya dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori rintisan sebesar 100 juta, kategori berkembang 500 juta, kemudian 1 milyard diperuntukan desa wisata yang sudah maju, dengan ketentuan desa tersebut sudah ber SK Bupati sebagai desa wisata,” tuturnya.

img 20211030 wa0050

Sementara Sidi anggota DPRD Jateng Fraksi Golkar berkata, kedepan harapanya BUMDes dapat menjadi inspirator meningkatkan ekonomi Desa denagn berkomukasi dengan pemerintah desa hingga lanjutan dan BUMDes punya lima kekuatan untuk memajukan masyarakat yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Perguruan Tinggi dan Pers. Prinsipnya harus ada Brand atau kemasan yang tadinya praktis oleh masyarakat harus diubah melalui BUMDesa.

“Desa bisa sekali mendukung Bumdes dalam menjalankan usahanya dengan bekerja sama memenuhi kebutuhan material yang dibutuhkan oleh desa dan sudah pasti untung,” ujarnya.

“Dalam menjalankan usaha Bumdes nantinya akan setara dengan PT, karena pemerintah tegas dengan diberlakukanya UU Ciptakerja pasal 117 yang mana mengubah ketentuan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal angka 6 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan atau/bersama Desa,” ungkap Indra selaku TA Pendamping Kabupaten Banyumas.

Di hari sebelumnya, Kasi PUED Dinsospermades Kabupaten Banyumas Wahyu Hermono mengatakan, di Permendes no.4 di sebutkan BUMDes beridiri sendiri dimana perangkat desa atau lembaga lain tidak boleh menjadi pengurus atau pegawai, pengawas.

“Dengan adanya Bumdes segala bentuk usaha dijalankan dengan sumber modal dari APBN, APD Provinsi, APD Daerah, dan APBDes ataupun dari Investor tidak boleh dikelola oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa fokus terhadap pelayan terhadap masyarakat desa,” ucapnya.

(Imam S)

No More Posts Available.

No more pages to load.