NASIONALNEWS.ID, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Hingga Oktober 2026, sebanyak 206.000 pekerja atau 36,68 persen dari total sasaran telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Pemkab Sleman kini menargetkan cakupan kepesertaan mencapai 37 persen pada akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pengukuhan pengurus Forum Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Sleman 2026.
Pengukuhan berlangsung di Hotel Alana, Sleman, Kamis (12/11/2026), dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan DIY, BPJS Ketenagakerjaan, KADIN, APINDO, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Sekda Sleman Abu Bakar yang juga menjabat Ketua Forum UCJ menjelaskan, target perlindungan pekerja akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Sesuai target Kementerian Dalam Negeri, cakupan kepesertaan Jamsostek Sleman pada 2026 ditetapkan sebesar 37 persen. Selanjutnya, angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 62 persen pada 2029.
“Pada 2029, cakupan kepesertaan ditargetkan mencapai sekitar 360.000 tenaga kerja,” jelas Abu Bakar.
Dengan capaian 36,68 persen per Oktober 2026, Sleman hanya perlu menambah sekitar 0,32 persen atau kurang lebih 3.000 pekerja untuk memenuhi target tahun ini.
Menurut Abu Bakar, peningkatan kepesertaan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan dunia usaha, asosiasi pengusaha, perbankan, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut dibutuhkan.
Sleman sendiri sebelumnya pernah meraih penghargaan peringkat pertama kategori Pemerintah Daerah dalam ajang Jamsostek Award tingkat DIY.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan, keberadaan Forum UCJ menjadi bagian penting dalam mempercepat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan.
“Forum UCJ Kabupaten Sleman merupakan wadah koordinasi lintas sektoral yang sangat penting untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung percepatan implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Danang.
Perbankan dan Perusahaan Ikut Biayai Pekerja Rentan
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sleman juga memberikan apresiasi kepada sejumlah badan usaha dan perbankan yang ikut membantu membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Tiga pihak yang menerima sertifikat apresiasi tersebut yakni:
- Bank Syariah Indonesia (BSI) membiayai kepesertaan 333 marbot di Kabupaten Sleman untuk periode Februari 2026 hingga Januari 2027.
- PT Serafood Indonesia: Pembiayaan untuk 100 pekerja rentan (periode perlindungan Oktober – Desember 2026).
- PT Honda Anugerah Sejahtera membantu pembiayaan 50 pekerja rentan untuk periode November hingga Desember 2026.
Keterlibatan badan usaha tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dunia usaha dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Penguatan Forum UCJ Kabupaten Sleman juga telah memiliki landasan hukum melalui SK Bupati Sleman Nomor 99.2/Kep.KDH/A/2026 tertanggal 6 November 2026.
Melalui forum ini, Pemkab Sleman berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat.
Dengan begitu, semakin banyak pekerja, khususnya kelompok rentan, yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan demi kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. (Jat)
