NASI0NALNEWS.ID, Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRRP Sumatera) mengawasi percepatan pemulihan fasilitas pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan pembelajaran sampai 22 September 2026.
Keberlanjutan proses belajar-mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
Meski jumlah sekolah terdampak mencapai ribuan, proses pembelajaran telah kembali berjalan di seluruh sekolah terdampak.
“Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kasatgas PRRP Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi PRRP Alam di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar di Bidang Pendidikan yang berlangsung di Posko Satgas PRR, Jakarta pada Rabu (23/9/2026).
Muhammad Tito Karnavian mendengarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti tentang progres pemulihan pendidikan di tiga provinsi terdampak tersebut.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap perlu dilakukan lantaran masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi kendala pembangunan.
Perbedaan kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, dan bencana susulan turut memengaruhi kecepatan pemulihan di setiap daerah.
“Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 [sekolah], tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat,” ucapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian sekolah tersebut diminta pendampingan intensif, khususnya terhadap sekolah dengan perkembangan fisik kurang sebesar 50%.
Satgas PRRP Sumatera juga akan mengoordinasikan berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah (pemda) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Sebanyak 97 sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya tidak lagi layak atau berada di kawasan rawan bencana,” ucapnya.
Muhammad Tito Karnavian meminta pemda mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah dapat segera dilakukan Kemdikdasmen.
“Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi,” ucapnya.
Pemda diminta mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan, termasuk jalan dan jembatan.
Hasil identifikasi ini akan dikoordinasikan dengan K/L terkait agar akses menuju sekolah dapat segera diperbaiki.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyampaikan, hingga 22 September 2026 sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan pembelajaran.
Dari jumlah itu sebanyak 4.821 sekolah telah kembali belajar di gedung asal.
Kemudian, sebanyak 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu pembangunan ruang kelas permanen atau proses relokasi.
Selanjutnya, dua sekolah yang masih menumpang di bangunan lain.
“Dari 99 sekolah yang belajar di ruang kelas darurat, terdapat dua sekolah yang masih memanfaatkan tenda belajar yang ada untuk menambah kekurangan jumlah kelas darurat yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas sekolah.
Namun, ini juga memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.
Pemerintah mengalokasikan total dukungan anggaran pemulihan pendidikan di tiga provinsi sekitar Rp5,6 triliun.
Anggaran ini untuk revitalisasi satuan pendidikan, penyediaan sarana dan peralatan sekolah.
Selain itu ruang kelas darurat, dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana, dan bantuan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan terdampak.
