Aris Sebut DPD 1 dan 2 Tidak Jalankan Intruksi DPP Partai Golkar

oleh -
Aris Purnomohadi
Aris Purnomohadi kuasa hukum 11 Pimpinan Kecamatan (PK) yang menggugat hasil Musda VI Partai Golkar Kota Tangerang.

NASIONALNEWS.ID, KOTA TANGERANG – Pernyataan Sekretaris DPD Tingkat 1 Partai Golkar Provinsi Banten, Bharul Ulum yang meminta 11 Pengurus Kecamatan (PK) DPD Tingkat 2 Kota Tangerang untuk melakukan Introspeksi diri kiinerjanya dan menanyakan terkait cacat hukum hasil Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Tangerang, mendapat tanggapan dari pewakilan PK dan Kuasa hukum 11 PK.

“Mengenai introspeksi diri, sebaiknya DPD 1 dan 2 mengakomodir, menjalankan AD ART, PO, juklak juknis dan mengajak PK musyawarah kan begitu, jadi bukan PK-PK diproteksi, DPD 2 tidak pernah konsolidasi dengan PK-PKnya, menginformasikan terkait Musda tidak penah menginformasikan,” ungkap Aris Purnomohadi Kuasa Hukum 11 PK Partai Golkar Kota Tangerang.

Aris Purnomohadi menilai pernyataan Bahrul Ulum Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Banten, sudah melewati kewenangan mahkamah Partai Golkar, ini sudah memasuki substansi hukum, bukan wilayahnya dengan mengeluarkan asumsi yang sesuai fakta hukum. Bukti fakta hukumnya, adanya surat intruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Kepada seluruh pengurus DPD yang berisi tentang perintah memperpanjang SK pengangkatan pengurus yang sudah habis dan perintah melaksanakan Musda untuk DPD 2 yang akan mengikuti Pilkada 2020.

“DPD tingkat 1 dan 2 tidak menjalankan surat intruksi (SI) DPP, DPD 1 tidak melaksanakan SI 03 agar memprioritaskan Musda bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, DPD 2 tidak melaksanakan SI 01 tentang intruksi DPP agar memperpanjang priodisasi bagi PK yang sudah habis,” terang Aris.

Partai Golkar Kota Tangerang

Menururtnya, Sekretaris DPD 1 tidak memahami persoalan DPD 2 dan bukan kapasitas DPD tingkat 1 mengomentari kinerja PK.

“DPD 1 tidak memahami persoalan DPD 2 ,DPD 2 itu tidak pernah melakukan konsolidasi dengan PK mengundang PK membahas Surat DPP tentang priodisasi, membahas pelaksanaan Musda, tidak boleh DPD 1 mengomentari yang bukan wilayahnya, sebaliknya yang harus melakukan introspeksi itu DPD tingkat 1dan 2,” tukasnya.

Terkait dugaan adanya keberpihakan dengan pernyataan sekretaris DPD 1 yang seolah berpihak pada DPD tingkat 2, Aris menilai pernyataan Bahrul Ulum sarat kepentingan.

” Bisa jadi ada kepentingan, politik itukan kepentingan,” tandasnya.

Partai Golkar Kota Tangerang

Salah satu perwakilan PK, Dicky Saputra yang juga Ketua PK Kecamatan Karawaci saat diminta komentarnya soal pernyataan sekretaris dpd mengatakan,apa yang di sampaikan bahrul tidak ada kaitannya dengan persoalan yang ada yaitu soal mekanisme dan juklak juknis musda yang tidak ditempuk DPD 2 dalam pelaksanaan musda.

“Apa yang dia sampaikan tidak ada korelasinya dengan persoalan Musda,sekretaris DPD 1 sepertinya lupa jika PK pernah melakukan Audiensi dan berjanji akan menjembatani persoalan tersebut dan akan menjalankan ADART tapi nyatanya menabrak intruksi dan Edaran DPP,yang seharusnya melakukan introspeksi adalah sekretaris, pungkasnya. (Yuyu)