NASIONALNEWS.id, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menemukan sejumlah persoalan serius saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).
Dalam sidak tersebut, KSP menemukan kondisi dapur yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan dan kebersihan pangan, mulai dari area dapur kotor, keberadaan belatung, hingga tata letak ruang penyimpanan yang masih bercampur.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. Nanti akan ada klasifikasi apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” kata Dudung Abdurachman di Jakarta.
Menurutnya, proses verifikasi dapur SPPG tidak cukup hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga harus dipastikan memenuhi standar kesehatan secara faktual di lapangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul faktor kesehatan untuk penerima manfaat,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, KSP mencatat sejumlah temuan, di antaranya tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, penggunaan pallet yang dinilai tidak sesuai standar sehat, serta area dapur basah dan gudang penyimpanan yang belum dipisahkan secara baik.
KSP menilai pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan, terlebih program MBG menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Karena itu, KSP meminta pengelola segera melakukan perbaikan terhadap dapur yang belum memenuhi standar. Jika tidak dapat diperbaiki dalam waktu dekat, operasional dapur diminta dihentikan sementara.
“Kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” tegasnya.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia menuju generasi unggul Indonesia Emas 2045.
KSP juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar tidak semata-mata menjadikan program tersebut sebagai orientasi bisnis dengan mengorbankan kualitas makanan dan kesehatan penerima manfaat.
“Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kualitas diturunkan,” ujar Dudung.
Selain itu, masyarakat dan perangkat wilayah diminta ikut mengawasi pelaksanaan program MBG untuk mencegah potensi masalah kesehatan seperti keracunan makanan pada siswa penerima manfaat.
KSP memastikan pengawasan terhadap program MBG akan terus dilakukan melalui sidak di sejumlah daerah lain guna memastikan standar kesehatan, kebersihan, dan kualitas gizi benar-benar diterapkan.
