NASIONALNEWS.ID,BANYUMAS-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat dan DPRD setempat. Bermula dari keluhan warga terkait menu makanan yang tidak layak konsumsi di sekolah-sekolah Kecamatan Cilongok, isu ini kian memanas dengan dugaan intimidasi terhadap kritikus, termasuk anggota dewan yang mencoba mengawasi pelaksanaan program.Keluhan pertama muncul dari orang tua siswa di Desa Gunung Lurah dan Sokawera, Kecamatan Cilongok. Mereka melaporkan bahwa makanan yang dibagikan ke sekolah mengandung ayam berbelatung, sayuran busuk, menu Ayam Pop busuk dan buah-buahan seperti salak yang seringkali sudah membusuk, namun tetap disalurkan kepada anak-anak.
Foto-foto menu sederhana seperti kacang rebus, roti tawar, beberapa butir kelengkeng, dan susu kotak yang viral di media sosial memicu kemarahan publik. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, temuan ini menunjukkan kelalaian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan untuk anak-anak.
Keluhan pertama muncul dari orang tua siswa di Desa Gunung Lurah dan Sokawera, Kecamatan Cilongok. Mereka melaporkan bahwa makanan yang dibagikan ke sekolah mengandung ayam berbelatung, sayuran busuk, dan buah-buahan seperti salak yang sudah membusuk, namun tetap disalurkan kepada anak-anak. Foto-foto menu sederhana seperti kacang rebus, roti tawar, beberapa butir kelengkeng, dan susu kotak yang viral di media sosial memicu kemarahan publik. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, temuan ini menunjukkan kelalaian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan untuk anak-anak.
Sementara respons pengelola MBG justru menuai kritik lebih lanjut. Saat dikeluhkan, salah satu pengelola disebut menjawab dengan nada sinis, “Makanan gratis tinggal diterima saja,” mirip sikap yang dialami warga di daerah lain, di mana keluhan ayam berbau dan buah busuk sering diabaikan . Akibatnya, operasional dapur MBG di Desa Gunung Lurah dihentikan sementara oleh Komisi IV DPRD untuk evaluasi total, termasuk pemeriksaan distribusi yang lambat menyebabkan makanan basi saat sampai ke sekolah.
Kontroversi semakin rumit dengan dugaan keterlibatan politik. Administrasi dapur MBG di Gunung Lurah dikaitkan dengan Narto, seorang calon legislatif (caleg) gagal dari Partai NasDem. Sementara itu, video viral menunjukkan adanya “perang dapur” antar pengelola yang diduga melibatkan anggota dewan DPRD Kabupaten Banyumas, meski belum ada konfirmasi resmi .
Puncak ketegangan terjadi pada rapat dadakan Partai Gerindra DPC Banyumas pada hari libur. Seorang anggota DPRD, yang identitasnya dirahasiakan, mengaku disudutkan oleh Ketua DPC Gerindra Banyumas, Budiono—juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD—dan wakilnya, Yoga Sugama.
Dalam keterangan singkatnya, ia dilarang mengkritik “dapur jelek” MBG jika ada dapur SPPG yang jelek harus diam.
“Saya disuruh diam, diteriaki dengan bahasa kasar menyebut binatang, tidak boleh komentar kondisi dapur sejelek apapun,” ujar video singkat di Kantor DPC Grindra Kabupaten Banyumas yang viral di plat form media sosial Tiktok,IG, Facebook.
Saat ditanya soal persaingan dapur yang dikelola anggota dewan DPRD Banyumas, Af menjawab, “Saya gak tau” jawabnya melalui sambungan telpon kepada Nasionalnews.id Banyumas. Senin (20/10/25).
Dari sumber berita lain, Dukha Ngabdul Wasih menegaskan bahwa pengawasan DPRD harus independen, dan anggaran Rp10.000 per anak per hari seharusnya cukup untuk menu bergizi tanpa mencari untung semata. Ia membuka hotline untuk laporan masyarakat, menekankan agar program prioritas Presiden Prabowo tidak dirusak kelalaian .
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, juga mengeluhkan kurangnya keterlibatan Pemda setempat dalam regulasi MBG, yang menyulitkan pengawasan.
Forum Masyarakat Peduli MBG (FMP2M) bahkan melaporkan isu ini ke Presiden, menuntut evaluasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran, termasuk keracunan massal di Banyumas dan sekitarnya .
Hingga kini, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyelidiki, dengan potensi sanksi pidana bagi pengelola lalai .Kasus ini menyoroti tantangan implementasi MBG di daerah, di mana pengawasan lemah berpotensi membahayakan kesehatan ribuan siswa. Pemerintah pusat diimbau segera perjelas regulasi untuk mencegah kejadian serupa.
Af sangat menyayangkan peristiwa tersebut, dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat justru merasa disudutkan dalam rapat mendadak tersebut, yang mana Af sebagai anggota Dewan melakukan fungsinya yaitu sebagai wakil rakyat, yaitu (pengawasan) yang mana MBG merupakan program unggulan Pemerintah President Prabowo.
“Jadi malah aneh kok malah aneh, Yoga selaku pengurus Gerindra Dpc Banyumas malah justru membela Narto yang secara adminitrasi sebagai pengelola dapur MBG yang sedang banyak dikomplain masyarakat,” Tutur Af melalui pesan Whatsapp kepada Nasioanalnesw.id
>>> IMAM S
