NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan sebanyak 85% sekolah terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap mulai 5 Januari 2026.
Proses pembelajaran semester genap tersebut akan tetap berjalan secara aman, adaptif, dan berorientasi pemulihan layanan pendidikan.
Langkah ini dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta pembelajaran sesuai kondisi di masing-masing daerah terdampak bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pihaknya memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana.
Dalam situasi dan kondisi pemulihan pasca bencana, anak-anak tersebut harus tetap melaksanakan proses pembelajaran dan terpenuhi akan hak belajarnya.
“Data pertanggal 30 Desember 2025 Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana. Dengan rincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat,” katanya.
Pernyataan ini disampaikannya dalam taklimat media yang diselenggarakan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta belum lama ini.
Untuk mendukung proses tersebut, Kemendikdasmen telah memberikan bantuan pembersihan kepada seluruh sekolah terdampak dan mendirikan tenda darurat untuk mendukung proses pembelajaran.
Bantuan lainnya juga telah disalurkan dalam bentuk Peralatan Sekolah (school kit), Tenda, Ruang Kelas Darurat, Dana Operasional, Dukungan Psikososial, dan Buku Bacaan.
“Secara keseluruhan peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000, tenda sebanyak 147, ruang kelas darurat sebanyak 160, buku bacaan sebanyak 212.000 eksemplar, dukungan psikososial 700 juta rupiah, dan dana operasional lebih dari 25 miliar rupiah,” ujarnya.
Dari sisi fleksibilitas pembelajaran, Abdul Mu’ti menuturkan Kemendikdasmen telah merancang Penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana.
Pada fase Tanggap Darurat 0 sampai 3 bulan kurikulum disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.
Selanjutnya, fase Pemulihan Dini 3 sampai 12 bulan, kurikulum disesuaikan dari mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan.
Langkah ini ditambah dengan penyesuaian jadwal pembelajaran dan Asesmen Transisi.
Terakhir, fase Pemulihan Lanjutan 1 sampai 3 tahun, kurikulum disesuaikan menjadi integrasi pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
“Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan Tunjangan Khusus kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk Aceh total nominal 15,7 miliar untuk 7.861 sasaran, Sumatra Barat dengan nominal 5,5 miliar untuk 2.795 sasaran, dan Sumatra Utara dengan nominal 11,5 miliar untuk 5.783 sasaran,” tuturnya.
Kemendikdasmen mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk terus memantau kondisi lingkungan sekolah, berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya di masing-masing wilayah.
Selain itu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas pembelajaran.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendikdasmen optimistis pembelajaran di daerah terdampak bencana dapat tetap terlaksana.
Langkahnya sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kembali layanan pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan.
