NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Konsep ini bertujuan mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap, sehingga pelayanan publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka ‘Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan’ pada MPP pada Kamis (2/4/2026).
Dalu Agung Darmawan mengemukakan evaluasi penyelenggaraan MPP telah dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Evaluasi ini diperoleh berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang menaungi MPP.
Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinasi antarinstansi.
Koordinasi ini bisa melibatkan seluruh peserta MPP, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalu Agung Darmawan berharap jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP melalui webinar tersebut.
Jadi, seluruh satuan kerja (Satker) untuk selalu responsif.
“Teman-teman para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, teman-teman di Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” ujarnya.
Narasumber dalam webinar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, mengemukakan hingga kini sebanyak 305 MPP yang disebar di seluruh Indonesia.
Kementerian PANRB mendorong agar MPP terus bertambah ke depannya.
“Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” <span;>Yanuar Ahmad.
“Di sini kita terus mendorong utk peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik.”
Webinar ini diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo.
Turut hadir menjadi narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
