NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Aliansi Dosen ASN Kemdiktiksainstek Seluruh Indonesia (Adaksi) mengungkapkan jalan damai tetap akan ditempuh asosiasi ini sehubungan dengan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN Kemdiktisainstek Periode 2020-2024 belum dibayarkan kementerian ini sekitar Rp15 triliun sampai sekarang.
Meskipun, sebelumnya aksi demonstrasi telah dilakukan Adaksi kepada Kemdiktisainstek di depan Patung Kuda, Jakarta pada 5 Februari 2025. Langkah ini dilakukan guna mencegah disintegrasi bangsa.
“Jangan sampai ngotot-ngototan, kita sama-sama mengabdi kepada negara, kita abdi negara. Negara harus bertanggungjawab,” kata Pengurus Adaksi Pusat, Fatimah kepada nasionalnews.id melalui sambungan telepon pada Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya, Adaksi sempat mempertimbangkan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada September 2024. Draft tuntutan ini sudah selesai disusun pada waktu tadi.
“Kalau gugatan kayanya kita rival dengan kementerian sendiri, kita menghindari itu bagaimanapun penyelesaian bisa secara damai merupakan ide yang sangat bagus, tetapi negara harus bertanggungjawab,” ucapnya.
Apalagi, Fatimah mengaku dia ditelepon Mendiktisainstek, Brian Yuliarto pada Jumat (28/11/2025) pagi bahwa tim adhoc penyelesaian pembayaran tukin dosen ASN Kemdiktisainstek akan dibentuk kementerian tersebut.
Tim ini akan terdiri dari antara lain perwakilan lintas kementerian yakni Kemdiktisainstek, Kemenpan dan RB dan Kemenkeu serta dua perwakilan Pengurus Pusat Adaksi (Fatimah dan seorang dosen hukum).
“Tim Adhoc ini akan dibentuk dengan penerbitan surat keputusan (SK) Mendiktisainstek. Minggu depan dibilang sudah bisa melakukan meeting sebagai tindak lanjut ini sebagai upaya ingin mencari suatu solusi pemasalahan ini,” ujarnya.
Wartawan nasionanews.id berusaha mengkonfirmasi kebenaran informasi ini kepada Brian Yuliarto melalui staf menteri bernama Fajar Shiddieq lewat aplikasi perpesanan WhatsApp sejak Jumat (28/11/2025) siang hingga berita ini diturunkan belum memperoleh jawaban.
Sementara itu Fatimah mengungkapkan audiensi telah dilakukan Adaksi terkait pembayaran tukin dosen ASN Kemdiktisainstek kepada Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 November 2025.
“Menteri keuangan pada intinya adalah juru bayar, usulan itu akan kembali ke kementerian kami sendiri. Kalau Pak Purbaya, menurut kami tanggapan beliau masalah pendidikan beliau sangat positif,” tuturnya.
“Intinya menunggu apa dari Kemdiktisainstek untuk mengajukan anggaran, menkeu ini saya anggap dia kooperatif, dia akan menjalankan sesuai aturan yang ada kalau memang harus dibayaran dia akan bayarkan tiak ada sanggahan.”
Hal yang sama juga telah dilakukan Adaksi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) pada 25 Oktober 2025. Saat itu Adaksi menggandeng Forum Rektor dan Forum Direktur Politeknik.
“Saya lupa siapa yang hadir dari Kemenpan dan RB, tetapi salah seorang deputi menteri tersebut,” ujarnya.
Begitupula Kantor Staf Kepresidenan (KSP) juga sudah disambangi oleh Adaksi dengan meminta pengiriman surat yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada dua minggu yang lalu. Jadi, ini bisa dibicarakan dengan menteri-menteri terkait.
“Ternyata mereka mau bantu ketemu Pak Presiden, intinya mereka juga ingin ada penyelesaian, nanti surat akan disampaikan kepada Pak Presiden. Kami berharap Pak Presiden sudah mendengar dan beliau memberikan tanggapannya positif agar penyelesaian ini cepat selesai,” tuturnya.
Pada sisi lain Fatimah mengemukakan Adaksi adalah organisasi yang beranggotan 5.000 dosen ASN Kemdiktisainstek di seluruh Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 3 Februari 2025 dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD dan ART).
“Kami lahir dari keresahan secara nasional dengan massa dari 80% dosen ASN Kemdiktisaintek yang merupakan abdi negara, yang dikecualikan dan tidak dibayarkan tukinnya selama lima tahun jamannya Mendikbudnya Pak Nadiem,” tuturnya.
“Kami sudah memperjuangkan, kami perlu wadah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan kami mendapat diskriminasi. Karena satu-satu dosen asn yang tidak dibayarkan.”
Sementara itu Fatimah merupakan seorang Dosen Agroindustri di Politeknik (Poltek) Tanah Laut Fakultas Teknologi Industri Pertanian di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).
