NASIONALNEWS.id PANDEGLANG – Pergantian Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Cikentrung, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, telah memicu sorotan dan kekecewaan dari perangkat desa, Ketua BPD, RT, RW, serta warga masyarakat setempat (15/01/2025).
Keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi warga desa yang sebelumnya telah disampaikan kepada Camat Kecamatan Cadasari. Sejumlah perangkat desa, Ketua BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap proses pergantian dan penunjukan PJS tersebut, karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan prioritas masyarakat Desa Cikentrung.
“Pergantian ini dirasa tidak melalui mekanisme yang transparan dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Harapan kami, pemimpin desa yang dipilih harus benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mengeluhkan minimnya komunikasi antara pihak kecamatan dan masyarakat terkait pergantian ini. Mereka khawatir PJS yang baru tidak akan mampu melanjutkan program-program yang sudah direncanakan oleh PJS Kepala Desa Cikentrung sebelumnya.
Sebelumnya, perangkat desa, Ketua BPD, RT, RW, serta tokoh masyarakat sudah mendatangi Kantor Kecamatan Cadasari dan diterima langsung oleh Camat. Mereka menyatakan sikap untuk mempertahankan agar pergantian PJS Desa Cikentrung tidak dilakukan hingga Pemilihan Kepala Desa 2025 mendatang. Camat Cadasari berjanji akan mendengarkan serta mengupayakan masukan dari masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kinerja PJS Desa Cikentrung.
Meski demikian, masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki komunikasi dan mendukung transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga meminta kepada Camat Cadasari untuk menunda pergantian PJS yang baru, agar PJS Desa Cikentrung yang sekarang dapat menyelesaikan program pemerintah desa dengan baik dan menjalankan tugas untuk kemajuan desa.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga tercipta kepercayaan dan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diambil.
(Jaya)
