Bahaya Covid-19, Sudisnakertrans Jakbar Ingatkan Pengusaha

oleh -
Img 20200331 214129

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Sudisnakertrans) Kota Administrasi Jakarta Barat mengingatkan para pengusaha agar mengurangi aktivitas di tengah ancaman pademi virus Corona.

Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Mohammad Ya’la mengatakan, saat ini pemerintah Pusat dan Daerah sedang menangani wabah virus Covid 19. Ia meminta para pengusaha untuk mematuhi himbauan Gubernur DKI Jakarta No 6 Tahun 2020 penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau Covid 19.

“Pihak perusahaan agar mematuhi himbauan Presiden, Kapolri dan Gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan atau mengurangi semua kegiatan semaksimal mungkin guna memutus rantai penyebaran virus Covid -19,” kata Ya’la di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2020).

Ya’la juga menjelaskan, kepada seluruh pengusaha yang ada di wilayah Jakarta Barat untuk mengurangi semua aktivitas atau kegiatan usahanya semaksimal mungkin, mengingat ancaman bahaya penyebaran virus Covid 19 di wilayah Jakarta Barat yang semakin meningkat.

“Kita sudah berkordinasi dengan semua pihak-pihak terkait, untuk menindaklanjuti himbauan Gubernur DKI Jakarta No 6 Tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dan tempat usaha,” ujarnya.

Ya’la juga menegaskan, kalau masih ada perkumpulan atau perusahaan yang masih tidak mau menjalankan SOP, pihaknya bersama Satpol PP akan menindak tegas pengusaha yang membandel.

“Kita bersama Satpol PP akan bergerak bersama untuk menindak tegas para pengusaha yang membandel,” ucapnya.

Ia juga meminta para pengusaha yang masih operasional agar menyiapkan kebutuhan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Corona.

“Perusahaan yang sudah menjalankan SOP agar menyiapkan masker,tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh serta menjaga jarak, karena itu sangat penting untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona,” tambahnya.

Sementara itu Kasie pengawasan Tri Yuni Wanto menambahkan, di wilayah Jakarta Barat sudah ada sekitar 27 perusahaan yang di tutup sementara semua kegiatannya, rata rata perusahaan yang memiliki karyawan diatas 100 orang.

“Secara keseluruhan para pengusaha sebagian sudah menjalankan himbauan Pemerintah. Namun apabila masih ada pihak perusahaan yang tidak mentaati himbauan pemerintah tersebut maka aparat gabungan Satpol PP dan pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas,” ungkapnya.

Lanjut Tri, pihak Disnakertran sifatnya hanya merekomendasikan kepada pihak Satpol PP dan Polisi. Lebih tepatnya Tiga Pilar untuk melakukan tindakan tegas.

“Proses hukumnya ada di Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Polisi yang memproses secara hukum,” tutupnya (BB)