Dukung Pemdes Kapedi Tingkatkan Vaksinasi, ALIMKA Berikan Rekomendasi

oleh -
img 20211231 wa0098

NASIONALNEWS.ID, SUMENEP – Pemerintah Desa Kapedi mengeluarkan maklumat yang menjelaskan semua pelayanan di kantor atau balai desa harus menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin covid-19. Kebijakan itu direncanakan akan diberlakukan pada awal bulan Januari 2022.

Namun, sebelum kebijakan itu diterapkan, sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Kapedi (ALIMKA) melakukan audiensi untuk menanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah desa sehingga mengeluarkan maklumat tersebut.

“Kenapa kok bisa langsung mengeluarkan maklumat itu, dan apa dasar pertimbangan sebelumnya?,” kata Sekretaris ALIMKA Moh. Haris Alfain kepada Kepala Desa Kapedi di Balai Desa, Jumat (31/12/2021).

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Kapedi Fawaed sontak menjawab. Pihaknya mengatakan, maklumat yang dikeluarkan masih sebatas perencanaan dan sedang di pertimbangkan di dalam musyawarah pemerintah desa. 

“Sebenarnya itu masih sebatas perencanaan dan dalam pertimbangan, mengingat di desa Kapedi ini angka vaksinasi masih minim. Jadi itu salah satu trobosan untuk bisa meningkatkan vaksinasi,” ungkap Kades Kapedi dihadapan mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum ALIMKA Moh. Anwar juga menjawab terkait hal tersebut. Ia mengatakan, salah satu langkah yang paling baik dalam meningkatkan angka vaksinasi covid-19 adalah sosialisasi yang masif, dah hal itu sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah desa.

“Jika memamg demikian, kami memberikan rekomendasi untuk sosialisasi dulu, pengkondisian kepada tokoh masyarakat atau orang-orang yang berpengaruh di daerahnya masing-masing,” jelas pria yang karib disapa Anwar tersebut.

Aktivis HMI itu menambahkan, jika dibutuhkan pihaknya juga siap membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi, dimulai dari anggota keluarga, kerabat dan orang-orang terdekat.

Dengan begitu, lanjut dia, upaya peningkatan vaksinasi akan lebih mudah dilakakukan, sebab masyarakat akan lebih paham terkait pentingnya vaksinasi covid-19.

“Jadi kami mendukung pemberlakuan maklumat itu untuk dipertimbangkan kembali, karena kearifan lokal di desa Kapedi ini masih belum siap menerima atas pemberlakuan tersebut.” Pungkas mahasiswa Hukum IAIN Madura tersebut. 

Untuk diketahui sebelumnya, ALIMKA mengajukan permohonan audiensi kepada kepala desa per tanggal 29 Desember kemarin. Tapi permohonan itu tidak diindahkan dengan alasan masih sibuk mengurusi berkas  administrasi pergantian kepala desa dari PJ ke PAW.

“Saya tidak inten di kantor kerena saya masih sibuk mengurusi berkas  administrasi pergantian kepala desa sehingga tidak sempat menemui kalian di kantor dan bisa menemui hari ini.” jelas Fawaed.

Sebagai informasi, Fawaed terpilih sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kapedi pada tanggal 15 Desember yang lalu.

Reporter: Kholisin

No More Posts Available.

No more pages to load.