NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2027 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selain itu Pagu Indikatif awal sebesar Rp58.239.258.650.000 dan usulan tambahan anggaran.
Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Kemdikdasmen di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan seluruh program dan perencanaan anggaran Tahun 2027.
Hal ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Asta Cita Presiden, dan berbagai prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” katanya belum lama ini.
Kemendikdasmen mengajukan usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40.750.743.269.000 dan usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp38.520.790.360.400 terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.
Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh dan menyetujui seluruh usulan tambahan tersebut.
Langkah ini agar program-program prioritas yang belum terakomodasi secara maksimal dapat segera dipenuhi.
Beberapa program mendesak tersebut meliputi dukungan program Wajib Belajar 13 Tahun, afirmasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.
Langkah ini dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV.
Berikutnya, pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan beasiswa prestasi, pelaksanaan asesmen satuan pendidikan, serta program pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
Kemendikdasmen juga melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Berbagai program yang akan diperkuat antara lain Digitalisasi Pembelajaran dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Lalu, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, pembelajaran mendalam (deep learning), koding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence /AI).
Kemudian, pengembangan talenta dan prestasi peserta didik, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Fraksi PDI Perjuangan Komisi X DPR RI fokus afirmasi program Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kemudian, pendampingan teknis digitalisasi bagi guru untuk mendongkrak skor literasi dan numerasi nasional, serta penguatan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Komisi X DPR RI berharap Kemdikdasmen mampu menuntaskan problem mendasar seperti pemenuhan tunjangan, kepastian karier guru, optimalisasi PPG, dan internalisasi nilai Pancasila dan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).
Fraksi Partai NasDem Komisi X DPR RI memberikan 11 poin catatan kritis, yang mencakup percepatan rehabilitasi sarana di daerah 3T.
Selanjutnya, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, peningkatan investasi sains-teknologi, dan penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh pagu indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen TA 2027 yang telah disetujui akan diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
