NASIONALNEWS.id, LAMONGAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya (AABJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (7/7/2026). Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama mekanisme distribusi makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai tuntutan. Salah satu poin utama adalah meminta pemerintah menghentikan operasional dapur SPPG dan menggantinya dengan sistem yang dinilai lebih efektif melalui kantin sekolah serta pemberian voucher kepada siswa penerima manfaat.
Koordinator aksi, Achmad Zaini, menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, bukan untuk menciptakan kericuhan.
“Kami datang membawa harapan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sistem yang berjalan saat ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya dalam orasi.
Menurut AABJ, skema MBG melalui dapur SPPG masih menyisakan sejumlah persoalan. Selain membutuhkan anggaran yang besar, distribusi makanan dinilai kurang efektif dan belum memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar sekolah.
AABJ mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran kantin sekolah dan menggandeng pedagang makanan di lingkungan sekitar sebagai mitra resmi penyedia makanan bergizi. Dalam skema tersebut, siswa cukup menerima voucher MBG yang dapat ditukarkan kepada pedagang yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Menurut mereka, model tersebut diyakini mampu memberikan manfaat ganda. Selain memastikan siswa memperoleh makanan bergizi, kebijakan itu juga dinilai dapat menggerakkan roda perekonomian lokal, memberdayakan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Tak hanya itu, massa juga meminta agar hasil efisiensi anggaran dari evaluasi Program MBG dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan. Mereka mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi serta meningkatkan kuota penerima bantuan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sebagai bentuk keseriusan, demonstran membawa dokumen berisi tuntutan yang sedianya akan dimintakan tanda tangan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Lamongan serta Bupati Lamongan. Dokumen tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia.
Namun, upaya bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Lamongan tidak terlaksana karena seluruh pimpinan dan anggota dewan sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah.
Aspirasi massa akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Lamongan.
Dalam dialog bersama perwakilan AABJ, Nalikan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima seluruh aspirasi masyarakat dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Pemerintah menghargai setiap masukan yang disampaikan. Harapannya, Program Makan Bergizi Gratis ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi MBG Dinilai Mendesak
Aksi yang berlangsung di Lamongan menjadi sinyal bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menyisakan ruang evaluasi, terutama terkait efektivitas distribusi, transparansi penggunaan anggaran, serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
Usulan agar kantin sekolah dan UMKM menjadi bagian dari rantai distribusi dinilai membuka peluang pemerataan manfaat ekonomi di daerah. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tetap mengedepankan kualitas gizi, keamanan pangan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dalam merespons berbagai aspirasi yang muncul dari daerah, termasuk tuntutan evaluasi yang disuarakan masyarakat Lamongan.
Reporter SHOLIC
