NASIONALNEWS.ID, Subang – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai penguatan pengawasan perlu dilakukan bagi sejumlah titik rawan.
Karena, hal ini berpotensi menimbulkan kepadatan dan gangguan keselamatan perjalanan masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran 2026 terutama di Jawa Barat (Jabar).
“Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi.
Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi guna membahas kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026, di Subang, Jawa Barat pada Sabtu (14/2/2026).
“Berdasarkan hasil survei nasional, Jawa Barat merupakan salah satu daerah asal pergerakan terbesar secara nasional, sekaligus menjadi wilayah lintasan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.”
Survei Angkutan Lebaran 2026 memperkirakan pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2026 sebesar 143,91 juta orang atau sekitar 50,6% dari total penduduk Indonesia.
Angka ini turun dibandingkan survei 2025.
“Realisasi berbasis Mobile Positioning Data (MPD) pada Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta orang. Artinya, potensi pergerakan realisasi 2026 berpeluang lebih tinggi dari angka survei,” ujarnya.
“Ini menjadi dasar kita untuk tetap menyiapkan kapasitas maksimal, khususnya di wilayah mobilitas tinggi seperti Jawa Barat.”
Dudy Purwagandhi mengemukakan dominasi penggunaan mobil pribadi dalam perjalanan mudik Lebaran menjadi perhatian utama.
Angka ini mencapai sekitar 53% masyarakat memilih mobil pribadi sebagai moda transportasi.
Hal lainnya mayoritas pengguna mobil pribadi memilih jalur tol, terutama koridor Jakarta–Cikampek, yang selama ini menjadi titik kritis kepadatan setiap Lebaran.
“Karena Jawa Barat merupakan salah satu jalur utama, dukungan Pemerintah Provinsi sangat krusial, khususnya sinkronisasi pengaturan di jalur arteri dan pengendalian titik-titik rawan kepadatan,” ujarnya.
Kemenhub meminta dukungan Pemprov Jabar untuk memperkuat pengawasan di sejumlah titik rawan, seperti pasar tumpah di jalur arteri mudik.
Selanjutnya, kawasan wisata diprediksi padat pasca hari pertama Lebaran dan perlintasan sebidang yang menjadi salah satu titik rawan kecelakaan.
“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pasar tumpah dan hambatan samping, penataan kawasan wisata, pengawasan perlintasan sebidang, serta penguatan rekayasa lalu lintas di jalur arteri dan tol,” ujarnya.
Kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan titik rawan bencana di wilayah Jawa Barat, termasuk daerah rawan banjir, longsor, dan rob bisa berdampak bagi kelancaran transportasi.
Kemenhub, ujar Dudy Purwagandhi, menyiapkan sarana dan prasarana transportasi lintas moda.
Hal ini meliputi angkutan darat, laut, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian.
Kemenhub juga melakukan berbagai upaya peningkatan keselamatan, termasuk kegiatan ramp check di seluruh moda transportasi.
Penguatan manajemen operasional di simpul-simpul transportasi padat di Jawa Barat, seperti terminal dan stasiun, guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik.
Dudy Purwagandhi optimistis Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan lebih aman dan lancar.
Hal ini berkat dukungan pemerintah daerah (pemda) dan seluruh pemangku kepentingan.
“Melihat besarnya pergerakan dari dan melalui Jawa Barat, keberhasilan Angkutan Lebaran 2026 sangat ditentukan oleh kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah setempat,” ucapnya.
“Kami optimis, dengan sinergi seluruh jajaran, pemerimtah Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam pengelolaan arus mudik dan arus balik yang aman dan tertib.”
