NASIOANALNEWS.ID PURWOKERTO–Gelombang protes mewarnai halaman Pendopo Si Panji, Jumat (1/5/2026). Ratusan massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan elemen rakyat menggelar aksi damai untuk menyuarakan kritik tajam terhadap sistem pendidikan dan kesejahteraan pekerja di wilayah Kabupaten Banyumas.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa aksi menyoroti komersialisasi pendidikan yang dinilai semakin mahal dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Tak hanya itu, mereka juga mengecam praktik eksploitasi buruh demi kepentingan investasi asing (imperialisme).
“Kami datang untuk menuntut hak-hak yang telah dirampas, bukan untuk bernegosiasi,” teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Aksi ini juga membawa isu krusial terkait nasib guru honorer yang masih jauh dari kata layak, serta mengkritisi kebijakan nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banyumas yang dilaporkan meningkat dari 12 ribu menjadi 15 ribu jiwa.
Sempat Memanas
Ketegangan sempat terjadi sekitar pukul 16.50 WIB saat massa aksi mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Massa sempat memberikan ancaman akan merangsek masuk ke dalam pendopo jika bupati tidak segera menemui mereka dalam waktu lima menit.
Meski Bupati tidak hadir di lokasi, ketegangan mereda setelah Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Amrin Ma’ruf keluar menemui massa. Sekitar pukul 17.22 WIB, perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk ke halaman pendopo untuk membacakan poin-poin tuntutan.
Poin-Poin Tuntutan
Di hadapan pejabat pemerintah daerah, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain:
- Kesejahteraan Buruh: Menuntut upah minimum yang layak di Banyumas, penghapusan sistem outsourcing dan kemitraan, serta pencabutan UU No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law).
- Perlindungan Rakyat: Penyediaan layanan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang konkret, termasuk perlindungan hukum dan rumah aman.
- Pendidikan: Pemberian upah layak bagi guru honorer, penguatan fasilitas pendidikan, pengembalian kuota anggaran pendidikan 20%, hingga mewujudkan pendidikan gratis secara nyata di Banyumas.
- Agraria: Audit menyeluruh terhadap penguasaan tanah di Banyumas dan transparansi data kepada publik.
Tuntutan tersebut akhirnya ditandatangani oleh Plt. Kadindik Amrin Ma’ruf serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto.
Kekecewaan Massa
Kendati tuntutan telah ditandatangani, massa aksi menyatakan kekecewaannya karena tidak dapat berdialog langsung dengan Bupati Sadewo. Massa sempat hendak memberikan pernyataan sikap penutup, namun agenda terhenti sejenak saat adzan Magrib berkumandang pada pukul 17.40 WIB.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah terhadap poin-poin yang telah disepakati dalam pakta integritas tersebut.
(Widhiantoro)
Editor: IMAM S
