NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemhut) menegaskan komitmen menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah akan membangun pilot project ini di 13 Taman Nasional.
Selain itu dua wilayah penting untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30, juga akan menjadi lokasi percontohan.
Satgas ini akan menjalankan strategi dua jalur yaitu membangun prakondisi melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan desain kebijakan.
Hal lainnya berupaya memobilisasi sumber daya dengan melibatkan mitra strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, dan penyusunan instrumen keuangan bersama.
“Kita terus explore, termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Raja Juli Antoni.
Pernyataan ini disampaikannya saat rapat Satgas yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (29/4/2026).
Rapatnya dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, selaku Ketua Satgas didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Ketua Satgas.
Turut hadir secara daring Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Perdagangan dan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu sekaligus Wakil Ketua Satgas.
Pada saat itu juga dilakukan pertemuan dengan perwakilan LSM/NGO dan mitra pembangunan kehutanan untuk menghimpun masukan terhadap peran satgas dan mekanisme inovasi pembiayaan Taman Nasional.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang bertujuan memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Dengan skema pembiayaan yang inovatif, pemerintah mendorong pengelolaan taman nasional yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Hashim Djojohadikusumo mengemukakan mandat Presiden Prabowo Subianto adalah mengoptimalkan mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang kehidupan lintas generasi.
Inovasi ini bukan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.
“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” tuturnya.
Chief Executive Officer (CEO) World Wild Fund Indonesia (WWF-Indonesia), Aditya Bayunanda yakin inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia.
Pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan.
Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Taman Nasional diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia.
