Penyaluran BLT DBHCHT Dianggap tidak Tepat Sasaran, PC PMII Audensi ke DPRD Lamongan

oleh -
img 20230703 wa0160

NASIONALNEWS.ID, LAMONGAN – Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lamongan mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan. Terkait dugaan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Lamongan untuk petani buruh, petani tembakau dan buruh pabrik, tidak tepat sasaran. Senin (3/7/2023).

Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari audiensi sebelumnya dengan Dinas Sosial Lamongan beberapa waktu lalu. Pantauan Nasionalnews.id – audensi yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan yang melibatkan Komisi B dan Komisi D DPRD serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya sempat terjadi berketegangan antara PMII dengan Dinas terkait, yakni, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, dalam pertemuan tersebut ,karena mereka ( PMII Lamongan ) tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan mereka.

Itu lantaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Hamdani Azhari tidak hadir dalam audensi tersebut, ia diwakilkan Sekretarisnya yakni Margono Jaya Putra.

Ketua Umum PC PMII Lamongan, Muchamad Rinaldi, menjelaskan bahwa dalam forum audiensi kali ini, mereka meminta DPRD Kabupaten Lamongan untuk memfasilitasi dan memberikan pencerahan kepada seluruh OPD terkait penyaluran anggaran DBHCHT.

“Ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya dengan Dinas Sosial beberapa waktu lalu. Saat itu, kami tidak mendapatkan data yang kami maksud karena Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak hadir,” ujar Rinaldi.

Lanjut Rinaldi, dalam forum kali ini mereka juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Oleh karena itu, hasil dari pertemuan hari ini adalah permintaan kepada Bupati Lamongan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial Lamongan.

“Kami melihat ini sebagai catatan merah. Kepala Dinas Sosial tidak hadir dalam audiensi hari ini dengan alasan apapun dan diwakilkan kepada Sekretaris Dinas, yaitu Bapak Margono Jaya Putra. Hal ini sangat tidak relevan,” ungkapnya.

Rinaldi mengungkapkan bahwa permintaan untuk merevisi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT adalah berdasarkan aspirasi masyarakat Lamongan. Namun, menurutnya, revisi tersebut sangat tidak mungkin dilakukan.

“Kami masih memiliki opsi lain, yaitu menyalurkannya pada semester kedua kepada KPM yang memenuhi syarat. Kami juga telah menganalisis bahwa penerima DBHCHT ini sangat banyak, sekitar 22 ribu hingga 20 ribu penerima,” jelas Rinaldi.

Mereka berharap bahwa pada semester kedua, BLT DBHCHT di Lamongan dapat disalurkan kepada KPM yang memenuhi syarat atau belum menerima bantuan tersebut. Namun, mereka tetap meminta bupati untuk melakukan evaluasi, dan jika perlu, turun ke lapangan jika mereka tidak dapat menerima data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Sosial melalui pihak ketiga, yaitu konsultan.

“Tadi juga sempat terjadi cekcok (berselisih paham), dengan tidak hadirnya kepala Dinas Sosial dengan alasan apapun itu. Sehingga membuat kita kecewa tidak bisa mendapatkan jawaban yang pas atau yang kami harapkan,” tandasnya.

Sementara Anshori, anggota DPRD Fraksi Gerindra, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidaksesuaian sasaran penerima BLT DBHCHT ini. Ia menjelaskan bahwa sebelum pendataan dilakukan, komisi B dan anggota lainnya telah mengingatkan agar pendataan dilakukan sesuai aturan dan tepat sasaran. Namun, temuan yang disampaikan oleh sahabat – Sabahat PMII menunjukkan adanya ketidaksesuaian sasaran dalam penyaluran BLT DBHCHT, yang tentu ini adalah bentuk ketidakpatuhan Dinsos pada aturan yang ada atau dengan kata lain menyalahi aturan, dan hal itu juga bentuk perbuatan dholim pada buruh tani tembakau yang belum menerima.

” Terkait ketidaktepatan sasaran ini, saya merekomendasikan agar Inspektorat turun ke lapangan untuk memeriksa penyaluran BLT DBHCHT, sehingga kegaduhan dan polemik terkait data penerima BLT DBHCHT di masyarakat masyarakat bisa terselesaikan, apakah ada yang menyalahi aturan atau tidak,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait tidak kehadiran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yakini Hamdani Azhari. Politisi Gerinda yang cukup dikenal merakyat ini, ia sangat menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tersebut, karena ini rapat penting salah satunya membahas kegiatan beliau yaitu terkait penyaluran BLT DBHCHT yang mana di nilai oleh sahabat-sahabat PC.PMII bahwa data penerima BLT DBHCHT sebagian tidak tepat sasaran dan banyak menimbulkan kegaduhan dimasyarakat.

“Tentu ketidakhadiran kepala Dinas Sosial ini, saya anggap sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD Lamongan dan sahabat-sahabat PC.PMII, untuk itu kami meminta saudara Bupati agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinsos,” ungkapnya.

(Sholichan)

No More Posts Available.

No more pages to load.