NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nilai menyatakan implementasi regulasi yang tertata secara jelas dinilai sebagai bagian dari tata kelola kebijakan pendidikan.
Penyusunan peraturan perlu dilakukan secara terkoordinasi, berbasis kebutuhan, mudah diakses, dan dipahami oleh publik.
“Peraturan itu harus jelas tujuannya dan kemanfaatannya. Aturan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dan memiliki parameter penilaian yang sesuai,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat di Jakarta pada beberapa waktu yang lalu.
Hal tersebut disampaikan dalam ‘Rapat Koordinasi Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemendikdasmen’.
Acaranya diikuti oleh unsur unit utama, unit kerja terkait, perancang peraturan perundang-undangan, serta analis hukum.
Atip Latipulhayat mengemukakan penataan regulasi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui inventarisasi dan evaluasi peraturan.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan regulasi yang berlaku relevan, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan kewenangan pendidikan dasar dan menengah.
“Proses penyusunan regulasi harus berjalan tertib dan terkoordinasi. Unit utama bertugas menyiapkan substansi teknis sesuai kewenangannya,” tuturnya.
“Sementara Biro Hukum melakukan penormaan agar regulasi yang dihasilkan konsisten dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.”
Setiap regulasi, ujar Atip Latipulhayat, harus memiliki tujuan yang jelas, memberi manfaat nyata, serta dapat dilaksanakan.
Jadi, penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan regulatory impact assessment dan seleksi substansi secara cermat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti menambahkan regulasi, terutama peraturan menteri bisa memberikan kepastian hukum.
Upaya mencapai target pendidikan tidak hanya membutuhkan anggaran.
Namun, ini juga regulasi yang tepat sebagai landasan kebijakan.
“Ketika regulasi kita baik, insyaAllah indeks kualitas kebijakan kita juga akan dinilai baik,” ucapnya.
Rapat koordinasi ini didorong dapat dimanfaatkan secara optimal.
Langkahnya, membahas rencana penyusunan peraturan menteri ke depan agar dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas.
“Mari kita manfaatkan pertemuan ini untuk betul-betul membahas rencana penyusunan peraturan menteri ke depan,” ucapnya.
“Saya harapkan semuanya bisa aktif, berdiskusi secara konstruktif, dan memberikan masukan-masukan.”
Kepala Biro Hukum Kemendikdasmen, Muhammad Ravii, mengemukakan rapat koordinasi ini bertujuan membahas rencana dan prioritas penyusunan peraturan menteri, menyelaraskan materi muatan peraturan dengan kebijakan kementerian.
Selain itu peraturan yang lebih tinggi dan menghimpun masukan dari unit kerja terkait guna menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.
Biro Hukum juga menyampaikan pembaruan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemendikdasmen dengan tampilan dan fitur yang lebih modern, informatif, dan ramah pengguna.
“Pembaruan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada publik, serta memastikan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dilaksanakan secara tertib dan berkelanjutan,” ucapnya.
Dengan koordinasi dan penataan regulasi yang lebih sistematis, Kemendikdasmen berkomitmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang memiliki kepastian hukum.
Hal lainnya adalah mudah dipahami, dan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu untuk semua.
