NASIONALNEWS.ID, LAMONGAN – Polemik carut marut penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2023 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur belum temukan titik terang, bahkan ketua DPRD Kabupaten lamongan, ikut tegang lantaran mendengar ucapan Kepala Dinas Sosial.
Kadinsos mengeluh menjadi kepala Dinsos dan siap dievaluasi sama Bupati, saat di terpa pertanyaan sama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang lamongan, yang mengawal persoalan BLT/DBHCHT yang diduga tidak tepat saran atau tidak sesuai SOP.
Didalam Audensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Dari Fraksi PKB H. Abd Ghofur, juga komisi B dari Fraksi PDIP Abd Shomat, dan komisi D dari Fraksi Gerindra Gus Angsohri, dengan PMII Cabang Kabupaten Lamongan beserta OPD terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) tahun 2023, (14/08/2023) di ruang banggar DPRD kabupaten Lamongan.
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H. Abdul Ghofur mengatakan, terkait permasalahan carut mawut penyaluran (BLT) (DBHCHT) yang terdengarnya, ia berharap bantuan tersebut dipastikan benar-benar tepat sasaran.
“Saya minta dicek ke masyarakat berhak mendapatkan apa tidak, dan itu petani tembakau apa tidak petani tebu atau mungkin lah itu dicek untuk siapa dana ini disalurkan. Karena banyak yang laporan ke saya. Baru kali ini saya ngomong, ini baru satu desa dari 90 orang yang ngomong ke ke saya, itu bukan petani tembakau, kalau mau ngecek ratusan orang sebenarnya,” cetusnya.
H. Abdul Ghofur berpesan untuk tidak mengeluh di kalah menjadi OPD dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di tempat. Masing-masing Kedinasan dan Bupati menunjuk kepercayaan kepada setiap pimpinan dinas semua sama banyak pekerjaan, dan untuk permasalahan ini di momen audensi ini segera diselesaikan dengan baik demi untuk kedepannya agar lebih baik.
“Makanya saya harap untuk audiensi kali ini, mari kita selesaikan ada titik-titik temu yang baik, untuk kedepannya lebih baik, untuk adik-adik PMII kami aspirasi dan salut dengan krisisnya, dari OPD kita sampaikan apa adanya, ini harapan saya, dan mohon maaf, saya sempat nyuut, karena apa, sampeyan sambat dalam mengemban tugas di dinas sampeyan, sampai offerod, semua saya kira dinas, yang ditunjuk oleh Bapak Bupati, itu semua banyak pekerjaan, tidak di dinas sampeyan saja yang banyak pekerjaannya, jangan mengeluh pak Dani, mohon maaf Pak Dani, saya agak ada nada tinggi, kata-kata saya, ya inilah saya ya begitu, ya bisa disampaikan kepada bapak Somat, pak Joe, kita selesaikan yang baik untuk kedepanya,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H. Abdl Ghofur.
Sementara Kadis Dinas Sosial Drs. Hamdani Azhari, menyampaikan, apa yang sudah disampaikan ama PMII didalam ruangan banggar, lagi prihal jabatan yang tidak diinginkan.
“Sering saya menolak ini saksinya di belakang saya, terkait cukai kami sudah begini begitu pak, apakah di SDA atau Bappeda nek sampeyan ngotot dengan saya, ajukan surat, saya sudah ngomong ke Bapak Bupati, saya minta dipindah, itu (khak) omongan saya demi Allah, saya menjadi kepala dinas tidak pernah minta, ajukan surat aja, dan saya pernah ngomong kalau saya dipindah siap, ajukan surat untuk dievaluasi saya, tidak apa-apa, repotnya kemarin kan kalian minta kepala dinsos minta kalian untuk dievaluasi, silakan, kalau ada yang mau ganti silakan, lah wong saya sudah tua, sudah mau pensiun aja kok, perlu diketahui saya tidak munafik, karena saya tidak pernah munafik, silakan langsung aja telepon hubungi Bapak Bupati suruh copot saya, saya juga ngomong ke Pak Bupati copot, saya pernah ngomong kalau memimpin orang banyak itu susah, ngawasi orang banyak itu susah, tidak mudah, ada yang bener, dan ada yang tidak benar,” ucapnya
Di kesempatan yang sama, Hamdani Azahri, soal aduan, masukan pihaknya akan menampung dan saya terima, tapi soal menyerahkan data mohon maaf, bisa dicari sendiri di lapangan.
“Jadi semua aduan sudah kami terima semua usulan kita terima kalau untuk data KBM itu untuk dokumen negara ndak bisa saya kasihkan semua di TKS data yang ada di kami sebab Kami nanti tidak ingin ada penyalahgunaan takutnya kami data tersebut nanti disalahgunakan untuk kepentingan politik dan dokumen itu tidak semuanya harus kita kasihkan atau ke publik transparansi atau Keterbukaan Informasi Publik ada yang kita amankan kalau ada yang butuh kan bisa langsung mencari ke lapangan jadi terkait usulan-usulan perbaikan kami Perhatikan semua kita tidak lanjut semua ada yang Ketebak Kita dengerin namanya juga manusia ada berapa benar tetap kita berusaha untuk memperbaikinya terus,” tutur Handani.
Selanjutnya Kepala Inspektorat Kabupaten Lamongan Ahmad Farikh, menegaskan, terkait ada dugaan pungutan dan pemotongan temuan dari PMII Cabang Lamongan silakan bersurat.
“Ya kirim aja surat diisi sesuai nama dan alamat,” ucap Farikh ke nasionalnews.id
Sementara Ketua umum PMII Cabang Lamongan Rinaldi, dudah berulang ulang kali berbagai cara mulai melakukan aksi di beberapa titik dan audensi juga seperti ini. Ia hanya meminta keterbukaan saja soal data tata KPM penerima BLT (DBHCHT) di tahun 2023 ini.
“Intinya BLT DBHCHT ini kalau kita teliti lebih dalam, awalnya itu salah di pendataan, penyelenggaraan pada awal itu sudah salah, maka dari pada itu, terus di awal sudah salah, maka akan ada rentetan kesalahan yang lebih lanjut lagi, termasuk temuan di pemungutan liar, adalagi di potongan liar, maka dari pada itu, dari audensi hari ini kita minta karena di perbup itu kita anggap longgar, secara klausul, maka kami sarankan dan mengusulkan, ada revisi di perbupnya, karena kita lihat dengan referensi perbup di Lamongan, kita referensi di Kabupaten Rembang perbubnya jelas, secara personal penerimanya itu jelas semua,” tuturnya.
“Kalau ada pungutan di lapangan, kita baca di perbup itu kan udah jelas ada bab 6 pasal 11, itu tugasnya adalah Inspektorat, ketika ada pungutan, itu pasti masuk di rana kuruktif, artinya ini akan kalau diproses lebih lanjut secara serius maka masuk di bidang Hukum.
“Itu yang kita resahkan narasumber yang kita temui meraka mengakui, udah menyatakan kalau diungkapkan secara data pribadi meraka tidak berkenan, kalau untuk dimintai pertanggungjawaban di APH beliaunya siap, buktinya hari ini kita datangkan beberapa semple yang menjadi saksi di lapangan,” kata Renaldi.
(Sholichan)
