NASIONALNEWS.id, LAMONGAN – Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi sorotan sejumlah tokoh masyarakat.
Program yang mengusung tema Kandang Penggemukan Sapi dan dikelola oleh BUMDes Rukun Jaya Desa Wanar tersebut disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar Rp283,4 juta. Namun, kondisi di lapangan kini memunculkan pertanyaan: apakah program tersebut masih berjalan sesuai perencanaan?
Sejumlah warga menyebut kandang penggemukan sapi yang berada di Dusun Tulung tersebut saat ini hanya menyisakan bangunan kandang tanpa terlihat adanya sapi.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, program ketahanan pangan seharusnya tidak berhenti hanya pada pembangunan sarana, melainkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan berjalan berkelanjutan sesuai tujuan awal program.
“Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati senilai Rp283.400.000 Anggaran Tahun 2025 yang dikelola BUMDes Rukun Jaya Desa Wanar untuk Kandang Penggemukan Sapi yang berlokasi di Dusun Tulung, pernah ada sapi sebelum Idul Adha. Tapi dari bulan Mei sampai sekarang bulan Agustus 2026, tidak ada lagi sapinya, hanya tinggal kandangnya saja,” kata tokoh masyarakat kepada nasionalnews.id, Sabtu (15/8/2026).
Menurut sumber tersebut, kondisi itu menjadi pertanyaan masyarakat karena program ketahanan pangan yang menggunakan dana desa semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun hasil usaha.
Ia juga menyebut adanya informasi bahwa pengelolaan usaha penggemukan sapi mengalami kerugian dan belum disampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penjualan sapi kepada pemerintah desa maupun masyarakat.
Namun, informasi tersebut dibantah oleh pihak pengelola BUMDes Rukun Jaya Desa Wanar.
Pengelola BUMDes Bantah Merugi
Kastolan, pihak pengelola BUMDes Rukun Jaya Desa Wanar, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membantah kabar bahwa usaha penggemukan sapi mengalami kerugian maupun belum membuat laporan pertanggungjawaban.
“Dana yang diterima, 30 persen untuk kandang sapi. Selebihnya untuk operasional penggemukan sapi sesuai rencana program ketahanan pangan. Dari segi usaha tidak minus. Kami sudah LPJ ke pemerintah desa dan kami juga sudah dimonitoring oleh pihak kecamatan,” tegas Kastolan.
Ia juga mempertanyakan sumber informasi yang menyebut BUMDes belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
“Masyarakat mana yang bilang kami tidak LPJ. Sekarang tahap perencanaan usaha selanjutnya dengan pemerintah desa,” tambahnya.
Publik Layak Meminta Kejelasan
Perbedaan informasi antara masyarakat dan pengelola BUMDes tersebut tentu membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka.
Jika benar program telah berjalan dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka transparansi mengenai penggunaan dana, jumlah sapi yang pernah dibeli, biaya operasional, hasil penjualan, keuntungan atau kerugian, hingga rencana pengembangan usaha berikutnya menjadi penting untuk diketahui.
Apalagi dana yang digunakan bersumber dari Dana Desa, yang pada prinsipnya harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Kondisi kandang yang saat ini disebut tidak lagi memiliki sapi juga menimbulkan pertanyaan sederhana namun penting: ke mana aset atau modal usaha tersebut setelah periode penggemukan sebelumnya berakhir?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah modal usaha tersebut masih berputar, telah digunakan untuk pembelian sapi berikutnya, atau sedang berada dalam tahap perencanaan usaha baru sebagaimana disampaikan pengelola BUMDes.
Masyarakat tentu tidak sedang mempersoalkan keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha semata. Yang menjadi perhatian adalah kejelasan pengelolaan uang publik dan keberlanjutan manfaat program.
Karena itu, keterbukaan dokumen dan penjelasan mengenai realisasi Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati Desa Wanar menjadi penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
NASIONALNEWS.id akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai realisasi program tersebut.
Reporter : Sholic
