NASIONALNEWS.ID, Kabupaten Tangerang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi pada 2026.
Kebijakan ini menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) untuk dapat kembali bersekolah dan menjadi upaya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Sebelumnya, PJJ jenjang pendidikan menengah untuk anak pekerja migran Indonesia telah diuji coba di Malaysia pada 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Pernyataan ini disampaikannya saat ‘Peluncuran Implementasi PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Skala Penuh’ di Kabupaten Tangerang pada Kamis (23/4/2026).
“Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau yang mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.
Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting dalam implementasi program PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Skala Penuh.
Abdul Mu’ti mengemukakan Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran.
Hal ini membuat para guru terbaik dapat mengajar secara real-time kepada para murid di berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun,” tuturnya.
“Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter.”
Kemdikdasmen mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peluncuran program tersebut.
Sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir dalam pelaksanaan program PJJ pada tahap awal.
“Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen, Tatang Muttaqin menambahkan penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas merupakan upaya pemerintah
Langkah ini untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus.
Misalnya, anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, dan faktor lainnya.
Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, bahwa saat ini jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta ATS dengan berbagai alasan.
Jadi, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi,” ucapnya.
“Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 sampai dengan 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS.”
PJJ jenjang pendidikan menengah menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk pada 2025.
Tahun ini PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut, termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
PJJ juga melibatkan 21 sekolah induk dan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal, seperti penyediaan ruang belajar luring dan tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah.
