NASIONALNEWS.id, TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah.
Melalui kesepakatan tersebut, sampah dari Tangsel akan dibuang ke wilayah Pandeglang, dengan skema bantuan keuangan senilai Rp 40 miliar.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, kerja sama tersebut dilakukan untuk mengatasi terbatasnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipecang Tangsel.
“Jangka waktunya empat tahun. Kerja sama kita dengan Pandeglang itu empat tahun, dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang akan segera ditandatangani oleh Pak Sekda dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang,” kata Benyamin, saat pada Kamis 24 Juli 2025.
Teknis penyaluran dana sebesar Rp 40 miliar tersebut secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Rinciannya, tahun 2026 akan dikucurkan Rp 20 miliar, kemudian dilanjutkan Rp 15 miliar pada tahun berikutnya, dan sisanya sekitar Rp 5 miliar pada tahun 2027.
“Bertahap. Tahun anggaran 2026 itu 20 miliar dulu. Nanti kesananya 15 miliar. Dan terakhir 2027, kalau nggak salah, itu 5 miliar,” terangnya.
Selain dana bantuan keuangan, Benyamin melanjutkan ,Pemkot Tangsel juga telah menyiapkan anggaran tersendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk operasional pengangkutan sampah.
Proses pengangkutan ini, lanjutnya lagi, nantinya akan dilakukan melalui mekanisme tender kepada pihak ketiga.
“Di luar yang Rp 40 miliar itu, ada anggaran lagi di DLH untuk pengangkutan. Pengangkutannya nanti tender lagi dengan pihak ketiga,” imbuhnya.
Benyamin menjelaskan, bahwa kerja sama dengan Pemkab Pandeglang sudah mendapat persetujuan kedua belah pihak, dan nota kesepahaman (PKS) akan segera ditandatangani.
“Sudah selesai. Sudah melakukan kerja sama. PKS-nya sudah. Hari ini, kalau tidak salah, akan ditandatangani oleh Pak Sekda dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,” ucapnya.
Kemudian, Terkait volume sampah yang diangkut, Benyamin memaparkan, bahwa Kota Tangsel menghasilkan sekitar 150 ton sampah setiap hari.
Untuk itu, lanjutnya lagi, akan dibutuhkan sejumlah armada dengan pengaturan ritasi atau frekuensi angkut agar prosesnya lebih efisien.
“Minimal satu truk itu bisa angkut sekitar 4 sampai 6 ton. Kalau armadanya 10 sampai 20, itu bisa. Tapi ritasi bisa diperbanyak,” jelasnya.
Kendati demikian, Benyamin mengaku belum menerima informasi rinci mengenai anggaran khusus pengadaan armada. Namun, ia memastikan bahwa kebutuhan tersebut sudah diakomodasi dalam anggaran yang dirancang.
“Saya belum dapat informasi berapa anggaran untuk armada. Tapi sudah dianggarkan,” pungkasnya.
(Yuyu)
