NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah mulai memasuki fase pemulihan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Masa tanggap darurat telah dilalui dan wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan.
Masa transisi Sumut dan Sumbar hampir selesai, sedangkan Aceh diperpanjang sedikit sebelum masuk tahap pemulihan penuh.
“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan],” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Pernyataan ini disampaikannya usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kemendagri Jakarta pada Selasa (12/5/2026).
Sejumlah layanan dasar di daerah terdampak telah kembali berjalan normal. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang sudah pulih.
Layanan rumah sakit di seluruh kabupaten juga kembali normal, walaupun masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa-desa yang dalam proses penanganan.
Pasokan listrik hampir sepenuhnya pulih, kecuali di wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara.
Distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan internet, jalan nasional, dan jembatan nasional juga telah kembali berfungsi.
Di sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian terkait telah berkoordinasi dengan kontraktor dan pihak lainnya untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas.
“Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal,” tuturnya.
Tito Karnavian mengemukakan dukungan anggaran menjadi kunci percepatan pemulihan.
Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak.
“Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun,” tuturnya.
Dana tersebut berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Jadi, pemerintah pusat terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Dukungan juga datang dari kementerian/lembaga (K/L) lain.
Misalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran untuk menangani lahan pertanian terdampak.
Selain itu bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian.
Pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut memiliki target pelaksanaan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun.
“Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” ujarnya.
