NASIONALNEWS.ID, PASAMAN BARAT – Ratusan warga Kecamatan Parit, Kabupaten Pasaman Barat, berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor PT Bakrie Plantation Unit 2 di Air Balam. Aksi tersebut dipicu dugaan adanya penyerobotan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
Tokoh masyarakat Parit, Ajron, yang juga Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pucuok Adat, mengatakan masyarakat ingin memperoleh kejelasan mengenai batas-batas areal perkebunan yang telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Ajron, kecurigaan warga tidak hanya berkaitan dengan patok batas HGU. Masyarakat juga mempertanyakan keberadaan sejumlah sertifikat hak milik yang berada di kawasan HGU, dengan pemilik yang disebut bukan berasal dari Kecamatan Parit.
“Kecurigaan kami bukan hanya soal patok batas HGU. Ada juga sertifikat hak milik di kawasan HGU yang aneh. Pemiliknya bukan warga Parit, tetapi dari luar daerah,” ujar Ajron usai dialog dengan Humas PT Bakrie Plantation di Cafe Dasco, Jalan Tamiang, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan persoalan tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun belakangan, desakan masyarakat untuk meminta kejelasan semakin menguat sehingga muncul rencana menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam pertemuan itu, Ketua organisasi masyarakat, Yadi Saputra, bersama Fauzan dan Raka memilih mengedepankan jalur dialog sebagai upaya meredam ketegangan.
Yadi menegaskan, berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat perlu segera diluruskan agar tidak memicu polemik berkepanjangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Humas PT Bakrie Plantation BNC Unit 1, Anton, didampingi Bima dan Rahmat, menyatakan seluruh masukan masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan perusahaan.
“Semua aspirasi warga akan kami tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan. Jika diselesaikan melalui dialog, ke depan akan lebih lancar dan memberikan hasil yang positif,” kata Anton.
Rencana aksi warga hingga kini masih menunggu perkembangan hasil komunikasi antara perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan. Apabila belum ada titik terang, masyarakat menyatakan tetap akan melanjutkan rencana demonstrasi. (Zan)
