Ketua DPRD Kritisi Pemerintah Kota Tangerang Tangani Covid-19

oleh -
psbb kota tangerang
Gatot Wibowo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

NASIONALNEWS,ID KOTATANGERANG – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam penanganan pencegahan pandemi Covid-19 menuai kritikan dari masyarakat. Sebelumnya praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Ewi SH mengkritik rapid test untuk pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ruang pelayanan umum masyarakat di Kecamatan Karawaci dan lambatnya bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19.

Hal itu ditanggapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo ketika dihubungi Nasional News melalui telepon selularnya, Selasa (19/5/2020). Menurutnya, tidak tepat rapid test untuk pelanggar PSBB Kota Tangerang dan diadakan di ruang pelayanan umum, ia menyoroti masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah.

“Jika ada masukan dan kritikan dari masyarakat, Pemkot Tangerang harus menerima dan dilakukan evaluasi atas kinerjanya. Rapid test bagi pelanggar PSBB itu merupakan semangat pemerintah dalam rangka memberi sanksi sosial bagi masarakat, tetapi pemerintah sebaiknya menerima masukan dari masyarakat apa lagi itu hal yang baik, tidak boleh tutup telinga, tentuya jika itu sesuai dengan kajian-kajian yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19 pada masyarakat,” kritiknya.

Karena, lanjut Gatot, fasilitas ruang pelayanan, tempat umum lalu-lalang orang, idealnya pemerintah mengunakan tempat yang tidak menganggu pelayanan masyarakat.

“Sebaiknya pemerintah menyediakan tempat yang khusus, misalkan di aula yang terpisah dari pelayanan umum,” sarannya.

Baca Juga : Karawaci Rapid Test Pelanggar PSBB, 1 Positif Covid-19

Baca Juga : Rapid Test Pelanggar PSBB Dikritisi Pemerhati Kebijakan Publik

Baca juga : PSBB Kota Tangerang ke-3, Warga Poris Jaya Belum Terima Bantuan

Gatot menilai, pemberian bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 terkesan lambat, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan.

“Ini sudah masuk waktu ketiga PSBB Kota Tangerang, tapi masyarakat masih banyak yang belum dapat bantuan, tetapi pemerintah meminta masyarakat tertib ikuti anjuran untuk tidak keluar rumah, maka pemerintah harus bertanggung jawab,” ujar Politisi PDI-P.

Menurutnya, pemerintah harusnya lebih gesit agar masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan sosial (Bansos) mengingat sudah memasuki perpanjangan waktu ketiga PSBB Kota Tangerang.

“Saya baru menerima laporan dari pak Suli Rosadi Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, baru dua kecamatan katanya. Saat ini kita seperti dibuat pasif, hanya menerima laporan di akhir saja, mestinya PSBB selesai bantuan harus sudah selesai terdistribusi,” tutupnya. (yuyu)